Jokowi Presiden, Utang Pemerintah Indonesia Terus Naik Hingga Rp 2.864 Triliun pada Juni 2015

Tercatat hingga bulan Juni 2015, total utang pemerintah Indonesia pusat sebesar Rp 2.864,18 triliun. Naik Rp20,93 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu Rp2.843,25 triliun. Sejak, Joko Widodo menjadi Presiden ke-7 RI, utang Indonesia terus mengalami kenaikan.

Mengutip situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (24/7/2015), utang pemerintah sebagian besar dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp2.171,24 triliun hingga Juni 2015 atau sekitar 76,3% dari total utang pemerintah hingga Mei 2015 sebesar Rp2.151,58 triliun.

Dibandingkan Desember 2014, posisi utang dari SBN mengalami kenaikan. Pada Desember, posisi utang SBN adalah Rp1.931,22 triliun. Sementara pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp692,94 triliun (24,1% dari total utang pemerintah). Utang berupa pinjaman juga ikut naik dibandingkan Desember 2014. Pada Desember, nilai pinjaman adalah Rp673,71 triliun.

Dilihat posisi utang berdasarkan kreditor, pinjaman luar negeri secara bilateral terbesar masih dari Jepang dengan nilai Rp211,6 triliun, Prancis sebesar Rp24,7 triliun, Jerman sebesar Rp19,9 triliun, dan lainnya Rp78,1 triliun.

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang, Ditjen Pembiayaan dan Pengeloaan Risiko (DJP2R) Kementerian Keuangan menjelaskan, persoalan utang sebenarnya bukan terletak pada nominal yang sudah ditarik. Melainkan, penggunaan utang tersebut.

Utang dikatakan tidak sehat bila hanya ditujukan untuk kebutuhan konsumsi. Seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran gaji, pensiun dan sejenisnya. Karena seharusnya utang adalah untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak bisa melihat itu bermasalah atau tidak , tapi bagaimana penggunaannya sebetulnya. Itu yang lebih penting," terangnya seperti dikutip dari detikFinance, Minggu (26/7/2015).

Bila untuk pembangunan infrastruktur, kata Schneider, artinya ada dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga besar peluang untuk negara tersebut dapat mengembalikan utang yang telah dipinjamkan.

"Sekarang kan banyak infrastruktur, supaya kemudian ekonomi kita berkembang dan bisa membayar utang ke depannya," jelas Schneider.