Massa Desak BPK Telusuri Keterlibatan Ahok di Kasus RS Sumber Waras
http://liputan-69.blogspot.com/2015/11/massa-desak-bpk-telusuri-keterlibatan.html
Massa yang tergabung dalam Komite Tangkap dan Penjarakan (KTP) Ahok mendatangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka menuntut penyelesaian kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.
Fajrul Syam, koordinator lapangan KTP Ahok mengatakan, dugaan penyalahgunaan wewenang pada kasus yang diduga merugikan Rp191 miliar ini belum diusut tuntas.
"Kami menilai ada sebuah diskriminasi dan perbedaan sudut pandang dalam penanganan kasus ini yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seolah-olah Ahok tidak bisa tersentuh oleh hukum, apakah karena dekat dengan sumbu kekuasaan dan didukung pemilik modal," kata Fajrul di depan Gedung BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
KTP Ahok juga menilai, mantan Bupati Belitung Timur itu telah melakukan pelecehan institusi resmi negara yaitu BPK perwakilan DKI yang dikatakannya
Fajrul Syam, koordinator lapangan KTP Ahok mengatakan, dugaan penyalahgunaan wewenang pada kasus yang diduga merugikan Rp191 miliar ini belum diusut tuntas.
"Kami menilai ada sebuah diskriminasi dan perbedaan sudut pandang dalam penanganan kasus ini yang diduga melibatkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Seolah-olah Ahok tidak bisa tersentuh oleh hukum, apakah karena dekat dengan sumbu kekuasaan dan didukung pemilik modal," kata Fajrul di depan Gedung BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
KTP Ahok juga menilai, mantan Bupati Belitung Timur itu telah melakukan pelecehan institusi resmi negara yaitu BPK perwakilan DKI yang dikatakannya
tendensius dalam menetapkan status pembelian lahan RS Sumber Waras.
Padahal, lanjut Fajrul, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK DKI tersebut seharusnya dihormati semua pihak sebagai komitmen menjaga pengelolaan keuangan negara.
Oleh karenanya, KTP Ahok yang merupakan aliansi gerakan mahasiswa dan masyarakat Jakarta antikorupsi mendesak tiga tuntutan untuk dipenuhi, di antaranya, mendukung BPK agar segera menyampaikan audit investigasi ke KPK untuk mengungkap dalang di balik kerugian negara yang melibatkan Ahok. Kedua, tolak segala bentuk intervensi dari siapa pun yang dapat melemahkan BPK.
"Ketiga, kami mengajak seluruh warga Jakarta dan Bangsa Indonesia untuk mengawal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang merugikan negara," tukas Fajrul.
Bersamaan dengan unjuk rasa ini, Ahok tengah diperiksa seputar keterlibatannya mengabulkan pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2014. Mengenakan kemeja batik cokelat, Ahok tiba di Gedung BPK RI sekira pukul 09.00 WIB dan langsung menuju pantai 12 untuk menjalani pemeriksaan. (okezone.com)
Padahal, lanjut Fajrul, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan BPK DKI tersebut seharusnya dihormati semua pihak sebagai komitmen menjaga pengelolaan keuangan negara.
Oleh karenanya, KTP Ahok yang merupakan aliansi gerakan mahasiswa dan masyarakat Jakarta antikorupsi mendesak tiga tuntutan untuk dipenuhi, di antaranya, mendukung BPK agar segera menyampaikan audit investigasi ke KPK untuk mengungkap dalang di balik kerugian negara yang melibatkan Ahok. Kedua, tolak segala bentuk intervensi dari siapa pun yang dapat melemahkan BPK.
"Ketiga, kami mengajak seluruh warga Jakarta dan Bangsa Indonesia untuk mengawal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang merugikan negara," tukas Fajrul.
Bersamaan dengan unjuk rasa ini, Ahok tengah diperiksa seputar keterlibatannya mengabulkan pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2014. Mengenakan kemeja batik cokelat, Ahok tiba di Gedung BPK RI sekira pukul 09.00 WIB dan langsung menuju pantai 12 untuk menjalani pemeriksaan. (okezone.com)
