Fahri Hamzah: "Kenaikan tunjangan anggota DPR masih kurang, belum cukup"
https://liputan-69.blogspot.com/2015/09/fahri-hamzah-kenaikan-tunjangan-anggota.html
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut kenaikan tunjangan bagi tiap Anggota DPR masih belum mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Bahkan, kata dia, tunjangan bagi anggota seharusnya dilebihkan dari yang disetujui sekarang.
"Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan kita tentu mampu lakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa ke sana tidak ada anggaran,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Dia beralasan mengenai tunjangan yang diperuntukkan untuk DPR dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2039,5 Triliun, anggaran tertinggi untuk DPR di APBN tahun 2015 hanya berjumlah sekitar Rp 4 triliun.
"Jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen, nah ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itu lah yang 0,00191 persen itu," katanya.
Apalagi, kata dia, anggaran 0,00191 persen itu sebagian besar adalah untuk membiayai Sekretariat Jenderal DPR karena lembaga tersebut masih di bawah kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Sekretariat Negara.
"Sementara DPR harus mengawasi 99,9999 persen atau harus mengawasi Rp 2.035 triliun dari anggaran total belanja negara, terus kewenangan-kewenangan yang ada, yang harus diawasi, plus, BUMN-BUMN kita diseluruh Indonesia," simpulnya.
Seperti diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan kemarin antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca: Daftar Lengkap Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
"Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan kita tentu mampu lakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa ke sana tidak ada anggaran,"kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
Dia beralasan mengenai tunjangan yang diperuntukkan untuk DPR dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2039,5 Triliun, anggaran tertinggi untuk DPR di APBN tahun 2015 hanya berjumlah sekitar Rp 4 triliun.
"Jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen, nah ini lah yang diributkan. Setiap hari, setiap kasus, soal tunjangan, soal parfum, soal kunjungan ke Amerika, itu lah yang 0,00191 persen itu," katanya.
Apalagi, kata dia, anggaran 0,00191 persen itu sebagian besar adalah untuk membiayai Sekretariat Jenderal DPR karena lembaga tersebut masih di bawah kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Sekretariat Negara.
"Sementara DPR harus mengawasi 99,9999 persen atau harus mengawasi Rp 2.035 triliun dari anggaran total belanja negara, terus kewenangan-kewenangan yang ada, yang harus diawasi, plus, BUMN-BUMN kita diseluruh Indonesia," simpulnya.
Seperti diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan kemarin antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca: Daftar Lengkap Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
