Belum Bisa Tangani Kabut Asap, Menkopolhukam Akui Pemerintah Salah Prediksi El Nino
https://liputan-69.blogspot.com/2015/10/belum-bisa-tangani-kabut-asap.html
Pemerintah pusat tidak menampik salah prediksi terkait kejadian El Nino tahun ini. Hal itulah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sulit teratasi hingga saat ini, bahkan malah tambah parah.
“Sebenarnya, tidak terlambat penanganan (karhutla). Tapi kita tidak tahu bahwa El Nino jauh lebih parah dari prediksi. Parahnya tidak terbayangkan, lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (28/10).
Menurutnya, penanganan karhutla sejauh ini sudah sangat maksimal dilakukan pemerintah pusat dan daerah. “Saya tidak malu akui bahwa ramalan kami keliru dan kita kerja keras untuk selesaikan ini,” tegasnya.
Turut hadir dalam jumpa pers di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Kabareskrim Komjen (Pol) Anang Iskandar, Kepala BNPB Willem Rampangilei serta Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
“Sebenarnya, tidak terlambat penanganan (karhutla). Tapi kita tidak tahu bahwa El Nino jauh lebih parah dari prediksi. Parahnya tidak terbayangkan, lebih parah dari El Nino tahun 1997,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan saat jumpa pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (28/10).
Menurutnya, penanganan karhutla sejauh ini sudah sangat maksimal dilakukan pemerintah pusat dan daerah. “Saya tidak malu akui bahwa ramalan kami keliru dan kita kerja keras untuk selesaikan ini,” tegasnya.
Turut hadir dalam jumpa pers di antaranya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Kabareskrim Komjen (Pol) Anang Iskandar, Kepala BNPB Willem Rampangilei serta Kepala Pusat Data dan Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Sebelum jumpa pers, para menteri mendapatkan pemaparan dari Sutopo terkait kinerja BPNB dalam memantau bencana alam termasuk karhutla. “Kita ada peta dan bisa download (unduh) gratis oleh semua orang. Jadi tidak ada alasan pemda (pemerintah daerah) tidak punya peta baik gempa, longsor dan karhutla,” katanya.
Terkait karhutla, dia mengunkapkan, jumlah hotspot (titik panas) karhutla kini mencapai 507 titik. “Kita bisa pantau semua ini. Kita bisa lihat titik api di mana,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Tjahjo, data dari BNPB sudah sangat komprehensif. Namun, dia menilai BPNB kurang proaktif. “BNPB kok tidak proaktif. Penguasaan area rawan bencana di kabupaten/ kota tidak dikuasai dengan baik (oleh daerah setempat). Kayak di Riau, hampir 80 persen karhutla dibakar dengan sengaja. Ini harus lebih diproaktifkan,” katanya.
Menanggapi hal itu, Sutopo menyebutkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kurang memberikan perhatian anggaran bencana. “Alokasi BPBD rata-rata hanya 0,02 persen, di Lebak (Banten) Rp300 juta per tahun. Kalteng Rp0 untuk karhutla. Politik lokal sangat sulitkan penanganan bencana,” katanya. (Suara Pembaruan)
