Projo: Kebakaran hutan dan kabut asap jangan salahkan Pak Jokowi
https://liputan-69.blogspot.com/2015/10/projo-kebakaran-hutan-dan-kabut-asap.html
Persoalan kebakaran hutan dan kabut asap masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia, korban jiwa pun mulai berjatuhan. Terkait hal ini, Projo (organisasi pendukung Jokowi) menilai, masalah ini merupakan persoalan bersama yang tidak bisa dibebankan pada pemerintah pusat semata, apalagi menyalahkan presiden selaku kepala pemerintahan yang sudah bekerja tiada henti.
"Tidak bisa masalah kebakaran hutan dibebankan pada pemerintah pusat. Presiden Jokowi dan pemerintah pusat sudah bekerja keras mengatasinya," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Minggu (25/10).
Menurut Budi, kebakaran hutan sudah menjadi masalah darurat nasional, dimana penyelesaiannya harus dilakukan semesta dan gotong royong. Karena
"Tidak bisa masalah kebakaran hutan dibebankan pada pemerintah pusat. Presiden Jokowi dan pemerintah pusat sudah bekerja keras mengatasinya," kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Minggu (25/10).
Menurut Budi, kebakaran hutan sudah menjadi masalah darurat nasional, dimana penyelesaiannya harus dilakukan semesta dan gotong royong. Karena
itu, seluruh pihak dari pusat sampai daerah harus bahu membahu. Semua pihak harus turun tangan.
"Pemerintah daerah harus pro aktif. Jangan hanya berpangku tangan. Kita harus serius memperhatikan nasib anak-anak yang menderita ISPA dan penyakit lainnya. Cabut juga peraturan-peraturan daerah yang mengijinkan pembakaran hutan," paparnya.
Dia juga menekankan perlunya pengusaha yang sengaja melakukan pembakaran hutan ditindak dan di proses hukum dengan tegas tanpa pandang bulu. Pembakaran hutan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hak untuk hidup layak, hak untuk bernafas dan hak untuk hidup sehat telah di rampas demi keuntungan dan keserakahan semata-mata.
"Perusahaan-perusahaan yang terlibat harus di kenakan sangsi hukum berat. Kalau perlu boikot produk-produk nya. Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dibangun di atas basis pembangunan yang ramah lingkungan hidup dan perlindungan pada generasi mendatang, " pungkasnya. (politik.rmol.co)
"Pemerintah daerah harus pro aktif. Jangan hanya berpangku tangan. Kita harus serius memperhatikan nasib anak-anak yang menderita ISPA dan penyakit lainnya. Cabut juga peraturan-peraturan daerah yang mengijinkan pembakaran hutan," paparnya.
Dia juga menekankan perlunya pengusaha yang sengaja melakukan pembakaran hutan ditindak dan di proses hukum dengan tegas tanpa pandang bulu. Pembakaran hutan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hak untuk hidup layak, hak untuk bernafas dan hak untuk hidup sehat telah di rampas demi keuntungan dan keserakahan semata-mata.
"Perusahaan-perusahaan yang terlibat harus di kenakan sangsi hukum berat. Kalau perlu boikot produk-produk nya. Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa dibangun di atas basis pembangunan yang ramah lingkungan hidup dan perlindungan pada generasi mendatang, " pungkasnya. (politik.rmol.co)
