Komnas HAM: SE Ujaran Kebencian, Pemerintah Mengekang Kebebasan Berekspresi
https://liputan-69.blogspot.com/2015/11/komnas-ham-se-ujaran-kebencian.html
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak sikap kepolisian terkait Surat Edaran Kepala Polri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Alasannya, aturan ini bertentangan dengan prinsip berekspresi, kebebasan berpendapat, beropini, baik pikiran, maupun yang sudah diatur di dalam berbagai instrumen HAM.
"Pemerintah tidak usah terlalu mengekang, ini adalah bagian dari pengekangan kebebasan berekspresi," kata komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, saat dihubungi Tempo, Ahad 1 November 2015.
Natalius mengatakan, kalau pun ada hate speech di dunia sosial, sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Jadi khusus dari Komnas, jangankan aturan Kapolri yang baru ini yang tentu kami tolak, UU ITE saja kami tolak karena itu mengekang kebebasan berekspresi," ujar Natalius.
Natalius menegaskan, opini atau pendapat
"Pemerintah tidak usah terlalu mengekang, ini adalah bagian dari pengekangan kebebasan berekspresi," kata komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, saat dihubungi Tempo, Ahad 1 November 2015.
Natalius mengatakan, kalau pun ada hate speech di dunia sosial, sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Jadi khusus dari Komnas, jangankan aturan Kapolri yang baru ini yang tentu kami tolak, UU ITE saja kami tolak karena itu mengekang kebebasan berekspresi," ujar Natalius.
Natalius menegaskan, opini atau pendapat
tidak bisa diadili.
Ia juga menganggap pemerintah sangat naif. "Kita sudah berjuang berdarah-darah, 15-16 tahun yang lalu, mengantarkan Indonesia ke alam demokrasi seperti yang sekarang. Tetapi 16 tahun kemudian (sekarang), pengekangan ini tiba-tiba muncul," ucapnya.
Persoalan kebebasan ini, kata Natalius, Indonesia juga sudah meratifikasi aturan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. "Maka soal ekspresi dan kebebasan semacam ini harus dikembangkan, diberi tempat oleh negara."
Menurut Natalius, persoalan ujaran kebencian ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang. "Mereka (polisi) menegakkan hukum saja. Pakai saja undang-undang yang udah ada," kata dia. Termasuk, perihal suku, ras, agama, dan antargolongan adalah bagian melindungi orang dari serangan yang bersifat pribadi. (tempo.co)
Ia juga menganggap pemerintah sangat naif. "Kita sudah berjuang berdarah-darah, 15-16 tahun yang lalu, mengantarkan Indonesia ke alam demokrasi seperti yang sekarang. Tetapi 16 tahun kemudian (sekarang), pengekangan ini tiba-tiba muncul," ucapnya.
Persoalan kebebasan ini, kata Natalius, Indonesia juga sudah meratifikasi aturan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. "Maka soal ekspresi dan kebebasan semacam ini harus dikembangkan, diberi tempat oleh negara."
Menurut Natalius, persoalan ujaran kebencian ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang. "Mereka (polisi) menegakkan hukum saja. Pakai saja undang-undang yang udah ada," kata dia. Termasuk, perihal suku, ras, agama, dan antargolongan adalah bagian melindungi orang dari serangan yang bersifat pribadi. (tempo.co)
