Jika Diminta Jokowi, PTDI Siap Bikin Helikopter Kepresidenan
https://liputan-69.blogspot.com/2015/12/jika-diminta-jokowi-ptdi-siap-bikin.html
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso menyatakan pihaknya siap membuat helikopter kepresidenan jika diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau diperintahkan presiden kita siap. Jadi, apa pun yang dianggap terbaik kami laksanakan," kata Budi di kantor Kemenhan, Jakarta, Jum'at (4/12/15).
Hal tersebut ia sampaikan setelah menghadiri acara penandatanganan "Strategic Cooperations Agreement" antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).
Dalam konteks ini, kata Budi, pihaknya tidak melihat keunggulan helikopter berdasarkan harga jika jadi dibuat.
"Peralatan untuk presiden bukan hanya soal canggih dan murah. Peralatan untuk kepala negara harus disesuaikan dengan kepribadian Bapak Presiden. Kalau ingin sederhana ya kita ikuti juga," kata Budi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru.
"Kalau diperintahkan presiden kita siap. Jadi, apa pun yang dianggap terbaik kami laksanakan," kata Budi di kantor Kemenhan, Jakarta, Jum'at (4/12/15).
Hal tersebut ia sampaikan setelah menghadiri acara penandatanganan "Strategic Cooperations Agreement" antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).
Dalam konteks ini, kata Budi, pihaknya tidak melihat keunggulan helikopter berdasarkan harga jika jadi dibuat.
"Peralatan untuk presiden bukan hanya soal canggih dan murah. Peralatan untuk kepala negara harus disesuaikan dengan kepribadian Bapak Presiden. Kalau ingin sederhana ya kita ikuti juga," kata Budi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru.
Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan, selain karena harga helikopter yang akan dibeli terlalu tinggi dengan kondisi keuangan terkini, kata Pramono di Jakarta, Kamis (3/12).
Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan tidak mempermasalahkan keputusan Presiden Joko Widodo menolak usul pembelian helikopter baru berjenis Augusta Westland (AW) 101.
"Terserah, itu pilihan presiden, presiden tidak mau ya tidak apa-apa," kata Ryamizard yang juga menghadiri penandatangan kerjasama dua perusahaan penerbangan itu..
Menurut Menhan, keputusan dari presiden itu sudah baik karena memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Sementara itu, ketika memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada Kamis (3/12) presiden menyatakan ingin membangun postur TNI agar semakin kokoh.
"Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian," kata Presiden Jokowi.
(CNN Indonesia)
