Tak Ada Instruksi Presiden, Pengumuman Rapor Kementerian/Lembaga Menteri Yudi Bikin Gaduh Kabinet Jokowi
https://liputan-69.blogspot.com/2016/01/tak-ada-instruksi-presiden-pengumuman.html
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Chrisnandi mengumumkan 10 nama lembaga atau kementerian yang berkinerja baik dan yang buruk. Padahal, Presiden Jokowi tak pernah menginstruksikan ke MenPANRB untuk umumkan 'rapor' kementerian/lembaga.
Seskab Pramono Anung menyatakan, biasanya laporan mengenai monitoring dan evaluasi kementerian dilakukan oleh Kantor Staf Presiden. Tetapi itu pun tak pernah dipublikasikan dan hanya diberikan kepada Presiden.
Tetapi Pramono tak menyimpulkan apakah akan ada teguran kepada MenPANRB Yuddy Chrisnandi karena telah melakukan hal di luar instruksi. Pramono menyebut ini sebagai 'kreativitas' dari Yuddy.
"Tadi juga diminta oleh Presiden, semua kementerian dan lembaga tetap bekerja biasa, konsentrasi untuk menyelesaikan tuags masing-masing. Karena tahun 2016, seperti yang disampaikan berulang kali oleh Presiden, adalah tahun percepatan kerja. Sehingga kita tidak mikrin lagi urusan yang gitu-gitu!" ungkap Pramono.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan pun menanggapi negatif hal itu, dia mengatakan, baiknya rilis kinerja kementerian hanya menjadi konsumsi internal. Pasalnya dia menakutkan hal itu akan membuat gaduh iklim suasana perpolitikan di Indonesia.
"Kalau dipublikasikan membuat kegaduhan baru. Saya kira sebaiknya, silakan dilakukan penilaian tapi disampiakan konsunsi internal dalam sidang kabinet," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).
"Saya 5 tahun jadi menteri itu biasanya internal, kalau sidang kabinet itu disampaikan. Biasanya begitu dan tidak untuk dipublikasikan. Karena tujuannya memperbaiki kementerian lembaga," katanya.
"Kalau dipublikasikan, yaitu temen-teman partai pendukung lain kan menjadi pertanyaan besar. Kok yang survei mendapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah, tentu akan ada perdebatan itu dan tidak baik. Tapi kalau sidang kabinet tidak apa-apa. Tidak diberitakan
Seskab Pramono Anung menyatakan, biasanya laporan mengenai monitoring dan evaluasi kementerian dilakukan oleh Kantor Staf Presiden. Tetapi itu pun tak pernah dipublikasikan dan hanya diberikan kepada Presiden.
Tetapi Pramono tak menyimpulkan apakah akan ada teguran kepada MenPANRB Yuddy Chrisnandi karena telah melakukan hal di luar instruksi. Pramono menyebut ini sebagai 'kreativitas' dari Yuddy.
"Tadi juga diminta oleh Presiden, semua kementerian dan lembaga tetap bekerja biasa, konsentrasi untuk menyelesaikan tuags masing-masing. Karena tahun 2016, seperti yang disampaikan berulang kali oleh Presiden, adalah tahun percepatan kerja. Sehingga kita tidak mikrin lagi urusan yang gitu-gitu!" ungkap Pramono.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan pun menanggapi negatif hal itu, dia mengatakan, baiknya rilis kinerja kementerian hanya menjadi konsumsi internal. Pasalnya dia menakutkan hal itu akan membuat gaduh iklim suasana perpolitikan di Indonesia.
"Kalau dipublikasikan membuat kegaduhan baru. Saya kira sebaiknya, silakan dilakukan penilaian tapi disampiakan konsunsi internal dalam sidang kabinet," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/1/2016).
"Saya 5 tahun jadi menteri itu biasanya internal, kalau sidang kabinet itu disampaikan. Biasanya begitu dan tidak untuk dipublikasikan. Karena tujuannya memperbaiki kementerian lembaga," katanya.
"Kalau dipublikasikan, yaitu temen-teman partai pendukung lain kan menjadi pertanyaan besar. Kok yang survei mendapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah, tentu akan ada perdebatan itu dan tidak baik. Tapi kalau sidang kabinet tidak apa-apa. Tidak diberitakan
tapi konsumsi internal. Itu dulu saya begitu," tambahnya.
Berikut ini rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB:
10 lembaga dan kementerian yang kinerjanya cukup bagus.
1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
3. Kementerian Kelautan Perikanan (80,76/A)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)
Sedangkan kementerian/lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;
1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)
5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC).
Berikut ini rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB:
10 lembaga dan kementerian yang kinerjanya cukup bagus.
1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
3. Kementerian Kelautan Perikanan (80,76/A)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)
Sedangkan kementerian/lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;
1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)
5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC).
