Begini Cara Bedakan Razia Polisi di Jalan Apakah Razia Resmi atau Liar

Jika pengendara mobil atau motor diberhentikan petugas polantas dan kemudian mengatakan sedang dilakukan razia, jangan buru-buru menyerahkan surat-surat motor. Terlebih jika Anda tidak melakukan kesalahan, kemudian petugas itu hanya beberapa orang dan tidak dilengkapi plang tanda razia.


Pasti anda pernah melihat atau mengalami sendiri terkena Razia kendaraan yang dilakukan oleh polisi. Ternyata, razia kendaraan yang dilakukan oleh polisi itu ada aturan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh para petugasnya sebelum menggelar razia. Bila syarat-syarat menggelar razia tidak terpenuhi, maka razia tersebut dapat dikategorikan razia tidak resmi atau razia liar.

Dikutip dari situs hukum online, Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (PP 42/1993).


Definisi

Definisi pemeriksaan, menurut Pasal 1 angka 2 PP 42/1993, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.

Pada dasarnya, pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari memiliki prosedur yang sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan yang selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 2 PP 42/1993).


Wajib Dilengkapi Surat Tugas


Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh (Pasal 13 PP 42/1993):

a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia;
b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

Disebutkan dalam Pasal 14 PP 42/1993 bahwa surat perintah tugas sebagaimana dimaksud jalan Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat:

a. alasan dan jenis pemeriksaan;
b. waktu pemeriksaan;
c. tempat pemeriksaan;
d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
e. daftar petugas pemeriksa;
f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

Pelaksanaannya, surat tugas atau surat perintah diberikan oleh pejabat berwenang di wilayah setempat.


Wajib Dilengkapi Tanda Pemeriksaan


Selain itu, Pasal 15 ayat (1) s/d (3) PP 42/1993 menentukan bahwa pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, tanda harus diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.                                                                                                    

                                         
Wajib Dipasangi Lampu Bila Razia Malam Hari


Khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari, selain harus dilengkapi tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan, juga wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang (Pasal 15 ayat [4] PP 42/1993).

Hal-hal tersebut di atas memang harus kita perhatikan dengan saksama, terutama jika ada razia di malam hari yang dimungkinkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab yang akan membahayakan diri kita.

Jadi, secara umum pemeriksaan yang dilakukan siang hari dan malam hari memiliki kesamaan, perbedaannya hanya pada malam hari wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.


Petugas Wajib Memakai Seragam, Atribut, dan Tanda Khusus Pemeriksa


Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan atribut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 PP 42/1993 sebagai berikut:

(1) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan.
(2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;

b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Selain hal-hal diatas, Koordinator Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Kompol Sambodo Purnomo, mengatakan operasi lalu lintas yang digelar polisi juga harus dipimpin seorang perwira (minimal berpangkat inspektur dua=Ipda). ”Kalau operasi lalin resmi harus dipasang plang pemberitahuan bahwa ada operasi dan petugas dilengkapi surat perintah dari pejabat berwenang, Jika di wilayah bisa dari kapolsek,” ujar Sambodo di Jakarta, Selasa (11/10) seperti diberitakan kompas.

Operasi yang dinilai tidak resmi sering ditemui di sejumlah wilayah, biasanya dua petugas berdiri di pinggir jalan yang penerangannya minim. Sasarannya adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, ngebut, atau menyerobot lampu lalu lintas. Tapi, sering kali pengendara yang distop karena melanggar aturan lalu lintas tidak pernah dikenai tilang. Penyelesaian dilakukan melalui jalan ‘damai’.