Serikat Petani Tagih Janji Jokowi Beri Lahan 9 Juta Hektar pada Petani Miskin
https://liputan-69.blogspot.com/2015/12/serikat-petani-tagih-janji-jokowi-beri.html
Serikat Petani Indonesia (SPI) kembali mengungkit masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, di mana pasangan Joko Widodo dam Jusuf Kalla secara tegas menyatakan bakal melakukan pembagian lahan seluas 9 juta hektar kepada rakyat miskin dan petani kecil. Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam program Nawacita.
Namun pada kenyataannya, SPI menilai rencana tersebut belum juga dilaksanakan meski Kabinet Kerja sudah aktif selama satu tahun.
Ketua SPI, Henry Saragih mengatakan, selain tertuang dalam Nawacita, program tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 60, UU No 41 Tahun 2009 tentang Penyediaan Lahan Pangan Berkelanjutan serta hasil judicial review UU Perlindungan dan Pemberdayaan
Namun pada kenyataannya, SPI menilai rencana tersebut belum juga dilaksanakan meski Kabinet Kerja sudah aktif selama satu tahun.
 |
| Jokowi berfoto bersama petani di sebuah lahan sawah di Desa Gentasari, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (13/6) saat masa kampanye Pilpres 2014 |
Ketua SPI, Henry Saragih mengatakan, selain tertuang dalam Nawacita, program tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 60, UU No 41 Tahun 2009 tentang Penyediaan Lahan Pangan Berkelanjutan serta hasil judicial review UU Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani No 19 Tahun 2013.
"Di dalamnya juga termuat mengenai pemberian lahan seluas 2 hektar lahan untuk petani," kata Henry di Hotel Cipta, Mampang, Jakarta, Minggu (20/12).
Henry menduga, Presiden Jokowi masih mencari masukan dan rumusan untuk membagi tanah 9 juta hektar dari menteri-menteri terkait.
"Hal ini lah yang kemudian mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang secara khusus bertanggung jawab terkait pembagian lahan tersebut, mencoba merumuskan peraturan presiden mengenai reforma agraria, tetapi sangat disayangkan kemudian bahwa perumusan peraturan presiden yang terkait hajat hidup orang banyak tersebut diberikan kepada pihak ketiga," jelasnya.
Alih-alih sebagai pemenang lelang, Henry menambahkan, pihak swasta malah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang pembaruan agraria.
"Tetapi sampai saat ini, petani atau rakyat Indonesia jelas tidak tahu kemampuan (track record) pihak ketiga tersebut apakah cukup mampu menyusun rancangan peraturan yang paling berdampak terhadap kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia," tuturnya. (merdeka.com)
"Di dalamnya juga termuat mengenai pemberian lahan seluas 2 hektar lahan untuk petani," kata Henry di Hotel Cipta, Mampang, Jakarta, Minggu (20/12).
Henry menduga, Presiden Jokowi masih mencari masukan dan rumusan untuk membagi tanah 9 juta hektar dari menteri-menteri terkait.
"Hal ini lah yang kemudian mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang secara khusus bertanggung jawab terkait pembagian lahan tersebut, mencoba merumuskan peraturan presiden mengenai reforma agraria, tetapi sangat disayangkan kemudian bahwa perumusan peraturan presiden yang terkait hajat hidup orang banyak tersebut diberikan kepada pihak ketiga," jelasnya.
Alih-alih sebagai pemenang lelang, Henry menambahkan, pihak swasta malah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang pembaruan agraria.
"Tetapi sampai saat ini, petani atau rakyat Indonesia jelas tidak tahu kemampuan (track record) pihak ketiga tersebut apakah cukup mampu menyusun rancangan peraturan yang paling berdampak terhadap kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia," tuturnya. (merdeka.com)
