Bertepatan dengan Deadline Penawaran Saham Freeport, Benarkah Bom Sarinah Hanya Pengalihan Isu?
https://liputan-69.blogspot.com/2016/01/bertepatan-dengan-deadline-penawaran.html
Peristiwa teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Kamis (14/1) menyita perhatian tidak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian dunia. Di hari yang sama, merupakan batas waktu penawaran saham PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia.
Teror berupa ledakan bom dan penembakan yang terjadi di kawasan Sarinah, sekitar pukul 11.00 WIB tersebut mengakibatkan tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan puluhan lainnya terluka.
Dilansir dari liputan6.com, Rabu (13/1/2015), PT. Freeport harus melepas sahamnya dan menawarkan kepada perusahaan Indonesia selambat-lambatnya hari ini dan gak ada perpanjangan waktu. Saham mereka harus dilepas sebesar 10,64 persen. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut berbunyi, perusahaan tambang yang melakukan kegiatan pertambangan dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian maka divestasi sebesar 40 persen. Jika perusahaan tambang asing melakukan kegiatan tambang bawah tanah maka divestasi 30 persen. Jika perusahaan tambang asing melakukan pertambangan saja, maka divestasi 51 persen.
Indonesia memberikan Freeport divestasi sebanyak 3 tahap. Tahap 1 yakni saham 9,36 persen sudah dimiliki pemerintah. Tahap 2 sebesar 10,64 persen pada hari ini, dan tahap 3 sebesar 10 persen pada 2019 mendatang. Mungkinkah ada pihak-pihak yang sengaja mengacaukan isu tersebut?
Beberapa pengguna media sosial menduga, bom Sarinah adalah bentuk pengalihan isu dari batas waktu divestasi PT Freeport Indonesia. Namun, pengguna lain justru menduga sebaliknya, pelaku teroris mencari momen bertepatan dengan divestasi Freeport.
Twit akun Twitter yang menduga bom sarinah pengalihan isu
Teror berupa ledakan bom dan penembakan yang terjadi di kawasan Sarinah, sekitar pukul 11.00 WIB tersebut mengakibatkan tujuh orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan puluhan lainnya terluka.
Dilansir dari liputan6.com, Rabu (13/1/2015), PT. Freeport harus melepas sahamnya dan menawarkan kepada perusahaan Indonesia selambat-lambatnya hari ini dan gak ada perpanjangan waktu. Saham mereka harus dilepas sebesar 10,64 persen. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut berbunyi, perusahaan tambang yang melakukan kegiatan pertambangan dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian maka divestasi sebesar 40 persen. Jika perusahaan tambang asing melakukan kegiatan tambang bawah tanah maka divestasi 30 persen. Jika perusahaan tambang asing melakukan pertambangan saja, maka divestasi 51 persen.
Indonesia memberikan Freeport divestasi sebanyak 3 tahap. Tahap 1 yakni saham 9,36 persen sudah dimiliki pemerintah. Tahap 2 sebesar 10,64 persen pada hari ini, dan tahap 3 sebesar 10 persen pada 2019 mendatang. Mungkinkah ada pihak-pihak yang sengaja mengacaukan isu tersebut?
Beberapa pengguna media sosial menduga, bom Sarinah adalah bentuk pengalihan isu dari batas waktu divestasi PT Freeport Indonesia. Namun, pengguna lain justru menduga sebaliknya, pelaku teroris mencari momen bertepatan dengan divestasi Freeport.
Twit akun Twitter yang menduga bom sarinah pengalihan isu
Twit akun Twitter yang membantah bom sarinah pengalihan isu
1em;">
Menanggapi isu tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai insiden peledakan bom yang mengguncang ibu kota tersebut murni merupakan aksi teror yang dialamatkan kepada pemerintah.
"Ini sama sekali tak ada kaitan dengan pengalihan isu besar yang datang di waktu bersamaan, ini murni aksi teror yang menyasar negara," tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di kantor pengurus pusat setempat, Kamis (14/01/2016) seperti dilansir republika.co.id.
Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) juga menepis anggapan bahwa ledakan bom dan baku tembak yang terjadi di Sarinah, Jakarta pada Kamis (15/01) adalah pengalihan dari isu divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Bambang Gatot Ariyono, menyayangkan adanya pihak yang beranggapan bahwa hal itu merupakan pengalihan isu.
Dikutip dari viva.co.id, Bambang mengatakan "Enggak ada hubungannya, enggak ada kaitan dan hubungannya antara bom dan isu Minerba," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Kamis, 14 Januari 2016.
Ia menyampaikan, penawaran divestasi saham telah diajukan Freeport kepada pihaknya pada hari ini. Untuk hal itu, kata dia, pemerintah masih akan mempertimbangkan penawaran yang diajukan seharga harga US$1,7 miliar atau sekitar Rp23,63 triliun untuk 10,64 persen saham yang akan dilepas.
"Kami masih punya waktu yang lama untuk mengevaluasi, jadi enggak langsung sepakat dengan harga yang ditawarkan mereka," ucap dia.
DPR juga ikut membantah teror yang terjadi di salah satu lokasi paling vital nasional ini sebagai pengalihan isu atas tenggat waktu penawaran saham tambang emas terbesar di dunia itu.
“Kalau peledakan bom ada yang mengatakan untuk pengalihan isu ‘deadline’ divestasi Freeport, saya tidak percaya,” kata anggota komisi VII DPR RI, Ramson Siagian pada wartawan, Kamis (14/1).
Ramson menambahkan, tenggat waktu divestasi PT Freeport sudah dijadwalkan untuk dibahas dengan Menteri ESDM. Jadi, pembahasan soal Freeport hanya masalah waktu saja. Sebab, memang sudah dijadwalkan.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, teror bom dan penembakan di Thamrin tidak ada hubungannya dengan jadwal divestasi Freeport.
Menanggapi isu tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai insiden peledakan bom yang mengguncang ibu kota tersebut murni merupakan aksi teror yang dialamatkan kepada pemerintah.
"Ini sama sekali tak ada kaitan dengan pengalihan isu besar yang datang di waktu bersamaan, ini murni aksi teror yang menyasar negara," tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di kantor pengurus pusat setempat, Kamis (14/01/2016) seperti dilansir republika.co.id.
Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) juga menepis anggapan bahwa ledakan bom dan baku tembak yang terjadi di Sarinah, Jakarta pada Kamis (15/01) adalah pengalihan dari isu divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Bambang Gatot Ariyono, menyayangkan adanya pihak yang beranggapan bahwa hal itu merupakan pengalihan isu.
Dikutip dari viva.co.id, Bambang mengatakan "Enggak ada hubungannya, enggak ada kaitan dan hubungannya antara bom dan isu Minerba," ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Kamis, 14 Januari 2016.
Ia menyampaikan, penawaran divestasi saham telah diajukan Freeport kepada pihaknya pada hari ini. Untuk hal itu, kata dia, pemerintah masih akan mempertimbangkan penawaran yang diajukan seharga harga US$1,7 miliar atau sekitar Rp23,63 triliun untuk 10,64 persen saham yang akan dilepas.
"Kami masih punya waktu yang lama untuk mengevaluasi, jadi enggak langsung sepakat dengan harga yang ditawarkan mereka," ucap dia.
DPR juga ikut membantah teror yang terjadi di salah satu lokasi paling vital nasional ini sebagai pengalihan isu atas tenggat waktu penawaran saham tambang emas terbesar di dunia itu.
“Kalau peledakan bom ada yang mengatakan untuk pengalihan isu ‘deadline’ divestasi Freeport, saya tidak percaya,” kata anggota komisi VII DPR RI, Ramson Siagian pada wartawan, Kamis (14/1).
Ramson menambahkan, tenggat waktu divestasi PT Freeport sudah dijadwalkan untuk dibahas dengan Menteri ESDM. Jadi, pembahasan soal Freeport hanya masalah waktu saja. Sebab, memang sudah dijadwalkan.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, teror bom dan penembakan di Thamrin tidak ada hubungannya dengan jadwal divestasi Freeport.
