10 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jokowi Tak Mampu Bendung PHK Massal Buruh
https://liputan-69.blogspot.com/2016/02/10-paket-kebijakan-ekonomi-pemerintah.html
Pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi kondisi perekonomian Indonesia yang sedang krisis. Namun, paket kebijakan ekonomi tersebut rupanya tak banyak menolong. Buktinya, sejumlah perusahaan bangkrut hingga menyebabkan 50 ribu karyawan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, gelombang PHK di Indonesia terjadi sejak akhir 2015 lalu hingga sekarang. Total karyawan yang kena PHK mencapai 50 ribu orang.
“Hampir 50 ribu buruh yang bekerja di sektor padat karya di-PHK,” ujar Said Iqbal di Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Surabaya, Senin (8/2/2016).
Dikatakan Said, dari angka tersebut, sekitar 6.000 di antaranya merupakan pekerja perusahaan elektronik, seperti pabrik Phillips di Sidoarjo dengan 800
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, gelombang PHK di Indonesia terjadi sejak akhir 2015 lalu hingga sekarang. Total karyawan yang kena PHK mencapai 50 ribu orang.
“Hampir 50 ribu buruh yang bekerja di sektor padat karya di-PHK,” ujar Said Iqbal di Kongres dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-V Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Surabaya, Senin (8/2/2016).
Dikatakan Said, dari angka tersebut, sekitar 6.000 di antaranya merupakan pekerja perusahaan elektronik, seperti pabrik Phillips di Sidoarjo dengan 800
buruh, perusahaan Korea Samoin di Bekasi Jawa Barat dengan 1.166 buruh, Toshiba dengan 840 buruh.
Selanjutnya, akan menyusul Panasonic di Pasuruan sebanyak 800 karyawan serta karyawan Panasionc di Bekasi sebanyak 480 orang dan beberapa perusahaan besar lainnya.
Menurut Said, gelombang PHK besar-besaran sejak akhir 2015 hingga awal 2016 merupakan bukti gagalnya 9 paket kebijakan ekonomi Jokowi. Bila tak segera diatasi, gelombang PHK akan terus berlanjut dan menimpa perusahaan padat modal.
“Ini sinyal negatif terhadap ekonomi dan iklim investasi. Pemerintah harus segera revisi 9 paket kebijakan ekonomi agar konkret dan implementatif. Jangan hanya retorika,” tandas Said.
Said sepakat bahwa salah satu penyebab memburuknya kondisi perekonomian Indonesia adalah daya beli masyarakat turun drastis. Hal itu dipicu oleh upah murah.
“Penurunan daya beli itu dipicu oleh upah murah. Jadi, kami minta PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Berikan upah layak, sehingga daya beli masyarakat naik,” tandas Said Iqbal. (pojoksatu)
Selanjutnya, akan menyusul Panasonic di Pasuruan sebanyak 800 karyawan serta karyawan Panasionc di Bekasi sebanyak 480 orang dan beberapa perusahaan besar lainnya.
Menurut Said, gelombang PHK besar-besaran sejak akhir 2015 hingga awal 2016 merupakan bukti gagalnya 9 paket kebijakan ekonomi Jokowi. Bila tak segera diatasi, gelombang PHK akan terus berlanjut dan menimpa perusahaan padat modal.
“Ini sinyal negatif terhadap ekonomi dan iklim investasi. Pemerintah harus segera revisi 9 paket kebijakan ekonomi agar konkret dan implementatif. Jangan hanya retorika,” tandas Said.
Said sepakat bahwa salah satu penyebab memburuknya kondisi perekonomian Indonesia adalah daya beli masyarakat turun drastis. Hal itu dipicu oleh upah murah.
“Penurunan daya beli itu dipicu oleh upah murah. Jadi, kami minta PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Berikan upah layak, sehingga daya beli masyarakat naik,” tandas Said Iqbal. (pojoksatu)
