Ahok Akan Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi RS Sumber Waras
https://liputan-69.blogspot.com/2016/04/ahok-akan-dipanggil-kpk-terkait-dugaan.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan dirinya akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 12 April 2016. Menurut keterangannya, pemanggilannya kali ini berhubungan dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Saya dipanggil KPK tapi soal sumber waras," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 8 April 2016.
Ahok mengaku tidak tahu apakah pemanggilannya kali ini juga akan menyinggung penyuapan yang melibatkan mantan Ketua Komisi D DPRD Mohamad Sanusi dan Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. "Saya enggak tahu. Kalau KPK merasa sudah cukup keterangan, mereka ya pasti tidak panggil saya. Kalau merasa enggak yakin pasti panggil saya," kata Ahok.
Jika nantinya KPK harus memanggilnya terkait suap reklamasi, Ahok mengatakan siap memberikan keterangan. "Oh, dateng dong, saya sudah pernah dipanggil Bareskrim. Dipanggil BPK, dipanggil KPK, kan ya lumayan sudah
Ahok mengaku tidak tahu apakah pemanggilannya kali ini juga akan menyinggung penyuapan yang melibatkan mantan Ketua Komisi D DPRD Mohamad Sanusi dan Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja. "Saya enggak tahu. Kalau KPK merasa sudah cukup keterangan, mereka ya pasti tidak panggil saya. Kalau merasa enggak yakin pasti panggil saya," kata Ahok.
Jika nantinya KPK harus memanggilnya terkait suap reklamasi, Ahok mengatakan siap memberikan keterangan. "Oh, dateng dong, saya sudah pernah dipanggil Bareskrim. Dipanggil BPK, dipanggil KPK, kan ya lumayan sudah
kariernya (saya) bagus," tutur dia.
Kasus RS Sumber Waras pertama kali muncul dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.
BPK DKI Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar. BPK pun mengaudit ulang atas permintaan KPK. Ahok diperiksa seharian oleh BPK pada 23 November 2015.
Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Beberapa waktu lalu, KPK sempat menyatakan belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut. (tempo.co)
Kasus RS Sumber Waras pertama kali muncul dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.
BPK DKI Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan daerah Rp 191 miliar. BPK pun mengaudit ulang atas permintaan KPK. Ahok diperiksa seharian oleh BPK pada 23 November 2015.
Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Beberapa waktu lalu, KPK sempat menyatakan belum menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Artinya, kasus dugaan korupsi itu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan lebih lanjut. (tempo.co)
