Bila Cair, PKS akan Kembalikan Uang Kenaikan Tunjangan Anggota DPR
https://liputan-69.blogspot.com/2015/09/bila-cair-pks-akan-kembalikan-uang.html
Meski banyak menuai kritik di masyarakat, kenaikan tunjangan anggota DPR agaknya bakal terealisasi. Namun, PKS menolak kenaikan tunjangan itu dan rencananya akan mengembalikannya bila benar-benar cair ke rekening mereka.
"Saya kira akan begitu (kenaikan tunjangan akan dikembalikan). Itu konsekuensi logis sikap yang dipilih PKS," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta saat dihubungi, Senin
"Saya kira akan begitu (kenaikan tunjangan akan dikembalikan). Itu konsekuensi logis sikap yang dipilih PKS," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta saat dihubungi, Senin
(21/9/2015).
Menurutnya, PKS konsisten terhadap sikap menolak kenaikan tunjangan. Ini direalisasikan dengan aksi pengembalian duit kenaikan tunjangan. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyatakan tunjangan yang naik itu bakal cair pada Oktober nanti.
"PKS bukan mau beretorika saja tapi diam-diam menerima kenaikan," ujar Sukamta.
PKS menilai, tunjangan itu tidak pantas naik di waktu sekarang ini. Ini karena kondisi ekonomi rakyat masih sulit.
"Timing (momentum) kenaikan tunjangan ini tidak tepat. Ini karena situasi ekonomi belum membaik, daya beli masyarakat belum menguat, dan banyak PHK," kata Sukamta.
"Bukan saat yang bagus. Saat ini, yang diperlukan adalah sensitivitas anggota dewan untuk berempati kepada masyarakat," tandasnya.
Menurutnya, PKS konsisten terhadap sikap menolak kenaikan tunjangan. Ini direalisasikan dengan aksi pengembalian duit kenaikan tunjangan. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyatakan tunjangan yang naik itu bakal cair pada Oktober nanti.
"PKS bukan mau beretorika saja tapi diam-diam menerima kenaikan," ujar Sukamta.
PKS menilai, tunjangan itu tidak pantas naik di waktu sekarang ini. Ini karena kondisi ekonomi rakyat masih sulit.
"Timing (momentum) kenaikan tunjangan ini tidak tepat. Ini karena situasi ekonomi belum membaik, daya beli masyarakat belum menguat, dan banyak PHK," kata Sukamta.
"Bukan saat yang bagus. Saat ini, yang diperlukan adalah sensitivitas anggota dewan untuk berempati kepada masyarakat," tandasnya.
